Artinya, Pelanggaran HAM Diperbolehkan dengan Alasan Tertentu?

“Lalu kenapa kalau melanggar HAM?” bupati itu balik bertanya. Kami diam. Aku baru hendak menjawab, dia sudah menambah lagi. “Saya kan berhak melindungi masyarakat saya dari ancaman HIV/AIDS.” HAM yang sedang kami bicarakan tentu saja hak asasi manusia, bukan HAM-burger apalagi HAAAM, apa ya? :p Aku dan teman sedang liputan soal HIV/AIDS di Jembrana, kabupaten paling barat Bali selama dua hari kemarin.

Ceritanya, 13-14 Januari lalu Pemkab Jembrana melakukan sweeping kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga pendatang. Ini sih hal yang biasa dilakukan di daerah urban seperti Denpasar, Jakarta, Batam, atau kota lain. Persoalannya, pemeriksaan bukti sebagai warga negara yang baik itu dilakukan dengan tendensi pencegahan HIV/AIDS.

Dua hari sebelumnya, bupati menerima proposal lokakarya tentang HIV/AIDS. Di dalam proposal yang dibuat Dinas Kesehatan setempat itu disebutkan bahwa saat ini ada lima warga Jembrana positif HIV/AIDS. Data berdasar pada hasil serosurvey yang rutin dilakukan dinas kesehatan. Serosurvey itu tes darah secara unlink dan anonymus, artinya tidak diketahui darah siapa yang positif HIV/AIDS. Lokasinya di daerah beresiko tinggi (resti) seperti lokalisasi (terbuka maupun terselubung) dan cafe-cafe.

Nah, begitu tahu soal data tersebut, bupati terkesan panik. Apalagi, data tersebut juga dimuta media-media lokal di Bali. Bupati yang juga dokter gigi itu segera membuat tim gabungan dari satpol PP -yang selalu menangkap orang-orang kecil-, polisi -yang beraninya juga cuma penjahat kecil-, anggota DPRD -yang tidak berani digaji kecil ;p-, dan lain-lain. Tim gabungan itu ditugaskan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan penertiban kependudukan pada 13-31 Januari. Tim ini dibuat per 12 Januari 2005.

Dilihat dari tanggal proposal masuk, tanggal pembentukan tim gabungan, serta waktu operasi, jelas terlihat kalo operasi itu khusus nangkepin orang yang dicurigai positif HIV/AIDS. Maka, sasaran operasi pun daerah-daerah resti seperti lokalisasi (tertutup) di Gilimanuk dan kafe-kafe di pantai Delodberawah. Hasilnya, 11 orang dibawa ke kantor Satpol PP. Mereka lalu dites darah untuk mengetahui positif HIV/AIDS apa tidak.

Ini masalahnya! Selama ini, untuk tahu orang itu positif HIV/AIDS atau tidak tuh dilakukan dengan VCT alias tes darah sukarela. Tidak boleh dipaksa. Namun kali ini mereka dipaksa. Kata kepala dinasnya sih itu bukan VCT tapi serosurvey. Tapi serosuvery pun tidak boleh dilakukan secara paksa. Ini sudah standar penanganan masalah HIV/AIDS internasional. Hasilnya sendiri semuanya negatif.

Tes darah secara paksa inilah yang dikategorikan melanggar HAM. Tudingan itu datang dari kalangan aktivis HIV/AIDS di Bali maupun nasional. HIV/AIDS tidak mengenal identitas. Semua bisa tertular. Eh, bupati yang cerdas itu malah dengan santainya bilang kaya gitu tadi. Jadi heran aja. Padahal dia kan juga profesor di salah satu universitas swasta di Denpasar. Kalau memang mau menanggulangi HIV/AIDS, tidak bisa dong dengan cara-cara melanggar hak asasi penjaja seks komersial dan cewek kafe itu. Kan seperti lagu Seurius, “Cewek juga manusia. Punya mata punya hati..”🙂

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s