Garuda Wisnu Kencana, a neglected mega project

Anton Muhajir, Contributor, Jimbaran

The 50 or so visitors milling around the 20-hectare Garuda Winsu Kencana cultural park in Jimbaran looked small in comparison to their surroundings.

“It’s like visiting a cemetery,” said a young girl watching the sunset from the park, which sits on a hill south of Denpasar.

The beautiful and serene park, overlooking Jimbaran Bay, was originally meant to be the best cultural park in Indonesia, and maybe, one day, the world.

Marjuni, Membius Orang Tiap Hari

Pak Marjuni datang ke ruangan kami pagi ini. Dia memperkenalkan diri, “Saya bekerja di bagian anestesi di rumah sakit.” Tugas utama pekerjaan ini adalah membius orang untuk dioperasi. Pak Marjuni, bapak dua anak itu, sudah menjalaninya sejak 1986.

Aku sendiri belum pernah mendengar pekerjaan ini sebelumnya. Aku pikir tiap pembiusan pada saat menjelang operasi itu hanya dilakukan dokter. Ternyata salah..

Saat ini Pak Marjuni, umurnya sekitar 56 tahun. Ini sih perkiraan. Soale dia bilang empat taun lagi akan pensiun. Dan, rencana pensiun itu yang membuatnya datang ke ruangan kami. Dia bercerita kalau selama ini rajin baca SALAM, majalah tentang pertanian berkelanjutan yang kami buat. Aku sendiri sih baru kerja di sini empat bulan. Jadi ya bukan hasil kerjaku tapi kerja teman2 lain. Pak Marjuni akan kembali ke daerah asalnya, Banyuwangi selatan. Dia mau bertani setelah ini.

Dampak Konsentrasi Kepemilikan Media di Bali

Catatan: Laporan ini adalah bahan yang saya kumpulkan untuk buku Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) tentang peta media di Bali.

Tak bisa dipungkiri, mengguritanya Kelompok Media Bali Post memberikan dampak positif bagi Bali. Dampak positif itu misalnya menghilangkan budaya koh ngomong, mendorong keterlibatan warga dalam penggunaan media massa sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, serta mendorong semangat kewirausahaan orang Bali.

Budaya Koh Ngomong adalah sikap dan perilaku orang Bali yang enggan mengurusi masalah orang lain. Karena itu tabu bagi orang Bali untuk saling kritik apalagi disiarkan secara terbuka. Sikap seperti ini bisa terjadi karena pada masa Orde Baru, sikap kritis memang sengaja dimatikan. Di sisi lain, kemajuan pariwisata yang berakibat pada meningkatnya pendapatan Bali, memang membutuhkan suasana “harmonis”. Konflik secara tertutup maupun terbuka harus didiamkan.

Akibat budaya Koh Ngomong ini, orang Bali cenderung apolitis dan bersikap Nak Mula Keto, atau memang begitu adanya.

Kerajaan Media Bali Post

Catatan: Laporan ini adalah bahan yang aku kumpulkan untuk buku Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) tentang peta media di Bali.

Media Cetak
Meski keran demokratisasi media telah dibuka, nyatanya bisnis media di Bali tetap saja dikuasai empat pemain utama: Bali Post Group, Radar Bali, NusaBali, dan Warta Bali. Saat ini memang masih ada harian lain seperti Fajar Bali, Patroli Post, dan Koran Bali –yang konon akan terbit kembali dengan saham terbesar dimiliki wakil bupati Badung saat ini, Ketut Sudikerta. Namun tiga media itu bisa disebut hanya sebagai figuran. Sedangkan di antara empat harian utama itu Bali Post jelas masih bisa disebut sebagai raja lokal.

Dalam penawaran pemasangan iklannya Bali Post menyebut oplah mereka mencapai 100.000 eksemplar. Data ini jelas lebih besar dari data sesungguhnya karena untuk kepentingan bisnis iklan. Sebagai bandingan majalah SWA edisi 20 Agustus 2003 menulis oplah harian Bali Post mencapai 90.000 eksemplar atau senilai Rp 64,8 milyar per tahun. Sedangkan menurut penelitian Santra (2006) oplah harian Bali Post sebanyak 87.500 eksemplar pada 2006 lalu.

Besarnya Bali Post tidak bisa dilepaskan dari Ketut Nadha sebagai pendiri sekaligus pemilik modal awal. Mendirikan koran bernama Suara Indonesia pada 1948, saat revolusi bersenjata masih terjadi, jelas bukan hal mudah apalagi dilihat dari sisi bisnis. Namun Nadha bersama dua rekannya bisa membuat Suara Indonesia bertahan. Terbit dalam bentuk majalah dan dicetak handset, Suara Indonesia pun terbit tidak tentu.

Sekilas Peta Media Cetak di Bali

Tulisan ini adalah sebagian hasil “riset kecil”, -saya sebut kecil karena lebih banyak pakai sumber sekunder daripada sumber primer-, pada Maret 2007 lalu. Ada beberapa perubahan, terutama tentang lahirnya kembali Koran Bali yang sempat mati. Riset saya lakukan untuk membantu Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta yang akan menerbitkan buku tentang peta kepemilikan media di Indonesia.

Ada beberapa isu menarik, misalnya soal kebijakan Kelompok Media Bali Post untuk meminta uang iklan dari narasumber. Kata Widminarko, pemimpin umum tabloid Tokoh, salah satu anak penerbitan Bali Post, mereka memang menggunakan prinsip Journalist is Marketing. Ini prinsip yang aneh memang. Banyak narasumber yang senang dengan kebijakan ini karena mereka pasti bisa masuk koran kalau punya uang. But, lebih banyak lagi orang yang sedih karena kebijakan itu. Terutama mereka yang tidak punya uang tentu saja.

Sejarah Perkembangan Media di Bali

 Catatan: Laporan ini adalah bahan yang aku kumpulkan untuk buku Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) tentang peta media di Bali.

Zaman Kolonial Belanda
Untuk memahami sejarah media di Bali tidak bisa dilepaskan dari adanya sistem kasta di Bali. Putra Agung (2001) menyebut pelapisan masyarakat di Bali pada abad XX sangat ditentukan oleh sistem kasta, meski saat ini kasta itu sudah tidak sepenuhnya berlaku dalam hubungan sosial sehari-hari. Pada dasarnya stratifikasi sosial itu terbagi jadi empat kasta. Brahmana sebagai kasta tertinggi untuk mereka yang jadi pemuka agama. Ksatria untuk golongan bangsawan. Wesia untuk kalangan birokrat. Tiga kelompok ini disebut tri wangsa. Dia luar tri wangsa ada jaba untuk warga masyarakat biasa.

Sejarah media di Bali dimulai pada 1923 dengan lahirnya Shanti Adnyana dalam bentuk kalawarta (newsletter). Menurut Kembar Karepun, dalam manuskrip untuk buku tentang pertentangan kasta di Bali, Shanti Adnyana, berarti Pikiran Damai, itu berupa majalah bulanan yang diterbitkan organisasi Shanti. Organisasi yang berpusat di Singaraja, Bali utara ini bergerak di bidang sosial dan pendidikan, termasuk penerbitan. Pendirinya dari semua kasta.

Main Bowling untuk Menghilangkan Pusing

Kalau Anda pusing dengan pekerjaan, main bowling mungkin bisa membantu menghilangkan pusing itu. Setidaknya itu yang saya alami.

Selasa pekan lalu, setelah capek karena ada diskusi dua hari berturut-turut dari pukul 9 pagi hingga 5.30an sore, saya dan sekitar 15 orang teman kerja main bowling di The Kubu di lantai empat Ramayana Mall Jl Diponegoro Denpasar. VECO Indonesia, lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional di bidang pertanian berkelanjutan, tempat saya bekerja paruh waktu sedang membuat diskusi enam bulanan untuk mengevaluasi maupun merencanakan program. Diskusi dari Senin hingga Kamis sore. Dan, dengan cerdasnya, manajer kantor Bu Yuli mengajak kami main bowling pada hari kedua diskusi. Tentu saja setelah diskusi selesai.